Kabupaten Sorong Selatan

Uncategorized

Bupati Kukuhkan Majelis Pertimbangan TP-TGR
Senin, 19/12/2016 13:28 WIB

TEMINABUAN-Bupati Sorong Selatan (Sorsel) Samsudin Anggiluli, SE mengukuhkan Majelis Pertimbangan (MP) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sorsel. Pengukuhan MP-TPTGR berlangsung baru-baru ini di ruang rapat kantor Bupati Sorsel. Hadir dalam pengukuhan MP-TPTGR Wakil Bupati (Wabup) Sorsel Drs.Martinus Salamuk serta sejumlah Pimpinan SKPD. Prosesi pengukuhan ditandai pengucapan ikrar anggota MP-TPTGR yang dipimpin langsung oleh Bupati Samsudin Anggiluli dan didampingi rohaniawan. Setelah itu dilanjutkan penandatanganan berita acara. Sebelum pengukuhan, dibacakan Peraturan Bupati (Perbup) No.12 Tahun 2016 tertanggal 10 Agustus 2016 tentang Revisi MP-TPTGR Keuangan dan Barang Daerah.
 Komposisi anggota MP-TPTGR terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Kepala Badan Penngelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Sekretaris merangkap anggota, Sekretaris Inspektorat sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota serta Asisten III Administrasi Umum Setda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabag Hukum Setda, Kabag Umum Setda, Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II Inspektorat dan Kabid Aset BPKAD masing-masing sebagai anggota. Tugas MP-TPTGR antara lain memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati berkaitan dengan kasus TPTGR keuangan dan barang daerah serta melaksanakan persidangan TPTGR keuangan dan barang daerah menindakalnjuti Laporan Hasil  Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain MP-TPTGR juga dibentuk Sekretariat MP-TPTGR Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 700/186/BSS/2016 tentang Sekretariat MP-TPTGR Keuangan dan Barang Daerah.
 Pada kesempatan tersebut Bupati Samsudin Anggiluli meminta MP-TPTGR yang baru dikukuhkan mengupayakan agar kerugian daerah berdasarkan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 dapat dikembalikan melalui persidangan MP-TPTGR. (humas/julius)
 

Berita Lainnya